KABUPATEN KEDIRI – Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif terus menunjukkan perkembangan positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) yang mengikuti pendidikan di jenjang taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Kediri pada tahun ajaran 2026/2027.
Peningkatan tersebut menjadi indikator bahwa semakin banyak orang tua yang mulai memahami pentingnya memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak sejak usia dini.
Salah satu sekolah yang mengalami peningkatan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus adalah TK Cokro Aminoto Pare , yang sejak 2023 mengembangkan layanan pendidikan inklusif melalui Program Terapi Inklusif.
Guru Pendamping Khusus (GPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang juga bertugas di TK Cokro Aminoto Pare, Nur Kholivah, menjelaskan bahwa jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah tersebut terus bertambah setiap tahun.
Pada tahun ajaran sebelumnya, sekolah menerima lima peserta didik berkebutuhan khusus. Sementara pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, jumlah tersebut meningkat menjadi 11 anak dari total sekitar 170 peserta didik yang diterima.
“Peningkatan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus menunjukkan bahwa pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan inklusif semakin baik. Mereka kini lebih terbuka untuk menyekolahkan anak-anak di lembaga yang menyediakan layanan sesuai kebutuhan masing-masing,” ujarnya, Sabtu (11/7).
Selain menambah jumlah peserta didik, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri juga terus memperkuat sistem identifikasi dini terhadap anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus.
Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, mengatakan pihaknya memberikan pendampingan kepada sekolah melalui Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus (KKG GPK) agar proses identifikasi dan pendataan anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan secara lebih tepat dan akurat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada bulan Juli 2026 Dinas Pendidikan akan melaksanakan asesmen terhadap 100 anak dengan melibatkan tenaga psikolog profesional.
Pelaksanaan asesmen dibagi menjadi empat wilayah layanan, yakni Kecamatan Pare, Papar, Ngadiluwih, serta wilayah barat Kabupaten Kediri. Pembagian lokasi tersebut dilakukan agar semakin banyak anak memperoleh kesempatan menjalani pemeriksaan sesuai kebutuhannya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa apabila kuota asesmen belum mampu menjangkau seluruh calon peserta didik berkebutuhan khusus, guru tetap dapat melakukan identifikasi awal menggunakan instrumen yang telah disediakan pemerintah.
Hasil pengenalan tersebut nantinya dapat dijadikan dasar penataan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga layanan pendidikan khusus dapat segera diberikan tanpa harus menunggu seluruh proses asesmen selesai.
“Apabila kuota asesmen belum dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan, guru masih dapat memanfaatkan instrumen identifikasi yang telah disediakan pemerintah sebagai dasar penadataan anak berkebutuhan khusus ke dalam Dapodik. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemberian layanan pendidikan yang sesuai bagi setiap anak,” jelasnya.
Melalui penguatan pendidikan inklusif sejak peningkatan PAUD dan TK, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berharap semakin banyak anak berkebutuhan khusus memperoleh hak pendidikan yang setara dengan peserta didik lainnya.
Pendampingan guru, asesmen sejak usia dini, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta perluasan layanan sekolah inklusif diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih ramah, adaptif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan setiap anak tanpa diskriminasi.(red/lis)
0 Comments