Ketua DPC Aptrindo Surabaya I Wayan Sumadita--foto ny memorandum co.id
SURABAYA- Ketersediaan subsidi tenaga surya yang langka di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berada di jalur-jalur utama lalu lintas logistik Surabaya kini menimbulkan dampak serius bagi pelaku usaha angkutan barang. Kondisi ini diperkirakan menimbulkan kerugian operasional yang cukup besar, yaitu berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta untuk setiap kendaraan dalam satu hari operasional.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Surabaya, I Wayan Sumadita, sebagian besar armada angkutan barang yang dimiliki anggotanya sangat bergantung pada pasokan subsidi solar. Hal ini membuat mereka sangat rentan terganggu saat terjadi kekurangan pasokan.
“Tidak peduli apa pun penyebabnya, kelangkaan ini jelas merugikan kami. Beralih ke solar non-subsidi bukanlah solusi yang realistis saat ini, karena perbedaan harga sudah terlalu jauh,” ujarnya saat diwawancarai pada Jumat, 26 Juni 2026.
Ia menjelaskan bahwa keselarasan harga saat ini mencapai hingga empat kali lipat. Jika sebelumnya saat selisih harga masih sekitar dua kali lipat, penggunaan solar non-subsidi masih bisa dijadikan pilihan darurat dalam kondisi tertentu. Namun dengan perbedaan harga sebesar itu, biaya operasional akan melonjak drastis hingga tidak terjangkau dan dapat membuat usaha menjadi tidak menguntungkan.
Kurangnya pasokan ini juga berdampak langsung pada lancarnya arus lalu lintas. Terbentuknya antrean kendaraan yang panjang di depan SPBU meluas hingga ke jalan umum dan akses jalan tol. Misalnya saja perjalanan dari kawasan Pelabuhan Lamong menuju pintu jalan tol yang biasanya hanya memakan waktu sekitar 10 menit, kini bisa memakan waktu hingga 30 menit akibat kemacetan tersebut.
Gangguan serupa juga terjadi di jalur Pantura, salah satu jalur distribusi barang terpadat di Jawa Timur. Banyak pengusaha akhirnya akhirnya membatasi jangkauan pengiriman barang. “Saat ini rekan-rekan pengusaha cenderung menghindari pesanan jarak jauh. Risikonya terlalu tinggi jika kehabisan bahan bakar di luar kota, mengingat persediaan di daerah lain juga sulit ditemukan,” tambah Sumadita.
Dengan jumlah armada yang tergabung dalam Aptrindo Surabaya mencapai sekitar 3.000 unit kendaraan, akumulasi kerugian yang terjadi setiap harinya menjadi sangat signifikan.
Untuk mencari jalan keluar, pihak Aptrindo Surabaya telah mengambil sejumlah langkah komunikasi dan advokasi. Mereka telah mengajukan izin pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna membahas solusi yang konkret. Selain itu, surat resmi juga telah disampaikan kepada jajaran pimpinan Aptrindo tingkat daerah dan pusat, dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Kami sangat berharap pemerintah pusat segera memberikan perhatian serius pada masalah ini. Agar distribusi subsidi solar dapat kembali berjalan lancar dan normal, sehingga kegiatan perdagangan dan pengiriman barang di wilayah Surabaya dan sekitarnya tidak terus terhambat,” tutupnya.(red/lis)
0 Comments