SEMARANG- Penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus berlangsung di berbagai daerah. Salah satu aksi terbaru dilakukan oleh puluhan perempuan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan kelompok pelajar di Jawa Tengah yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada Selasa (23/6/2026) sore hingga malam hari. Aksi tersebut tidak hanya diisi dengan orasi dan pembacaan puisi, tetapi juga kegiatan memasak bersama menggunakan bahan pangan hasil sumbangan masyarakat, yang kemudian dibagikan secara gratis kepada warga yang melintas.
Setibanya di lokasi sekitar pukul 16.30 WIB, para peserta aksi menggelar tikar dan menata berbagai bahan makanan yang telah mereka bawa. Bahan-bahan tersebut terdiri atas beras, kentang, ikan, kerang hijau, kangkung, tempe, telur, cabai, hingga kopi. Seluruh bahan pangan tersebut berasal dari kontribusi warga di berbagai wilayah Jawa Tengah yang selama ini terlibat dalam berbagai perjuangan mempertahankan ruang hidup dan lingkungan mereka.
Menurut salah satu peserta aksi, Adetya Pramandira dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah, refleksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap program MBG, khususnya terkait penggunaan anggaran negara yang dinilai sangat besar. Ia menjelaskan bahwa bahan makanan yang digunakan dalam kegiatan memasak merupakan hasil solidaritas masyarakat yang menolak program MBG maupun masyarakat yang sedang menghadapi berbagai permasalahan lingkungan dan agraria.
Beras yang digunakan, misalnya, berasal dari petani di Sumberrejo, Jepara, yang menolak aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Selain itu, terdapat kontribusi dari petani Dieng yang menolak proyek pengembangan panas bumi (geotermal), ikan dari nelayan perempuan Batang yang memperjuangkan ruang laut mereka, kerang hijau dari nelayan Tambakrejo, Semarang, serta kopi dari petani Dayunan, Kendal, yang tengah menangani konflik agraria. Hadirnya berbagai hasil bumi dan hasil laut tersebut menjadi simbol bahwa masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri apabila diberi ruang dan kesempatan.
Pramandira menilai bahwa masyarakat yang memiliki sumber daya alam melimpah justru tidak banyak dilibatkan dalam rantai produksi maupun distribusi program MBG. Oleh karena itu, aksi memasak dan membagikan makanan secara langsung kepada masyarakat yang dianggap sebagai bentuk perlawanan sekaligus alternatif yang menunjukkan bahwa solidaritas warga dapat menjadi kekuatan dalam memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus mengandalkan skema yang dianggap bermasalah.
Para peserta aksi juga menyampaikan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan setiap hari Selasa. Mereka berencana mengumpulkan bahan pangan dari berbagai komunitas dan masyarakat yang bersedia berdonasi, kemudian mengolahnya menjadi makanan siap santap untuk dipublikasikan secara cuma-cuma kepada warga.
Tuti Wijaya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar pemerintah menghentikan program MBG. Menurutnya, program tersebut menyerap anggaran yang sangat besar di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan. Ia menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah, sejumlah kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG, dugaan korupsi yang melibatkan pejabat terkait, serta persoalan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat sebagai alasan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.
Selain itu, Tuti melontarkan klaim pemerintah bahwa MBG memberikan manfaat besar bagi masyarakat kecil. Menurutnya, keuntungan ekonomi dari program tersebut justru lebih banyak dinikmati oleh pihak-pihak yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk kalangan pengusaha, aparatur keamanan, maupun aktor politik tertentu. Ia juga menyampaikan adanya keluhan masyarakat mengenai kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang diduga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dari dapur-dapur MBG. Dalam beberapa kasus, pedagang disebut lebih memprioritaskan pasokan untuk kebutuhan program tersebut sehingga ketersediaan barang di pasar umum menjadi berkurang.
Para pengunjuk rasa menilai masa libur sekolah yang menyebabkan penghentian sementara distribusi MBG seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi secara terbuka dan transparan. Mereka berharap proses evaluasi tersebut melibatkan masyarakat serta didasarkan pada data yang benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Selama aksi berlangsung, para peserta tidak hanya memasak, tetapi juga menyampaikan berbagai kritik melalui orasi, puisi, serta poster yang ditempelkan di sekitar gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah. Menjelang malam, makanan yang telah selesai diolah—terdiri dari nasi, tumis kangkung dan tempe, kerang hijau, serta telur dadar—dikemas dan diedarkan ke masyarakat sekitar.
Aksi tersebut mendapat dukungan dari sejumlah warga, salah satunya Heri (54), warga Kota Semarang yang memiliki anak sebagai penerima program MBG di sekolah. Saat melintas di lokasi, ia memutuskan berhenti dan juga membantu proses memasak. Heri menyatakan dukungannya terhadap tuntutan pendukung program MBG dan berharap anggaran yang selama ini digunakan dapat dialihkan ke sektor lain yang menurutnya lebih mendesak, seperti beasiswa pendidikan, penyediaan fasilitas sekolah gratis, serta peningkatan kesejahteraan guru.
Menurut Heri, pelaksanaan MBG di sekolah anaknya belum sepenuhnya memenuhi tujuan peningkatan kualitas gizi siswa. Ia mengaku beberapa kali anaknya menerima menu berupa makanan olahan seperti sosis dan nugget, serta pernah mendapatkan buah yang kualitasnya kurang baik atau makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi. Kondisi tersebut membuat sebagian makanan tidak dimakan dan akhirnya terbuang.
Ia juga berpendapat bahwa pemadaman MBG tidak akan memberikan dampak besar bagi sebagian penerima manfaat, terutama bagi keluarga yang secara ekonomi masih mampu menyediakan makanan bergizi dari rumah. Berdasarkan pengamatannya, banyak orang tua di sekolah anaknya tetap membawakan bekal sehingga kebutuhan makan siang siswa sebenarnya sudah dapat terpenuhi secara mandiri.
Melalui aksi ini, para peserta berharap pemerintah tidak hanya mempertahankan program MBG tanpa evaluasi mendalam, tetapi juga membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menilai efektivitas, dampak sosial, serta penggunaan anggaran program tersebut. Bagi mereka, penyediaan kebutuhan gizi masyarakat harus dilakukan melalui kebijakan yang transparan, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi aktif warga sebagai pihak yang paling merasakan dampaknya. (red/lis)
0 Comments