Jakarta jenggolotv.online — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan belum mengetahui adanya pembahasan resmi terkait rencana evaluasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang dikabarkan tengah dikaji pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan usai dirinya menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di kantor presiden pada Minggu (12/10) malam.
"Saya tidak tahu soal rencana evaluasi DHE. Memang ikut rapat, tapi saya tidak mendengar pembahasan itu. Jadi biar nanti Pak Presiden saja yang mengumumkan," ujar Purbaya usai melakukan inspeksi mendadak di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).
Ia menambahkan bahwa diskusi mengenai kebijakan tersebut kemungkinan masih akan berlanjut di tingkat internal pemerintah. “Mereka akan membahasnya lagi, tapi saya tidak tahu detailnya,” ujarnya.
Kebijakan Efektivitas Masih Dipertanyakan
Purbaya juga mengakui bahwa penerapan kebijakan DHE selama ini belum memberikan dampak signifikan terhadap cadangan devisa nasional .
“Sepertinya hasilnya belum benar-benar berdampak besar terhadap jumlah cadangan devisa kita. Mungkin suatu saat nanti Bank Indonesia akan meluncurkannya kembali,” kata Purbaya.
Ketika ditanya soal kemungkinan adanya stimulus ekonomi baru , ia memilih untuk tidak berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo.
Presiden Ingin Optimalisasi Devisa untuk Kepentingan Rakyat
Kebijakan DHE sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 , yang mewajibkan para eksportir menempatkan sebagian hasil devisa mereka di perbankan dalam negeri.
Langkah ini diambil untuk memastikan dana hasil ekspor dapat dimanfaatkan bagi peningkatan perekonomian nasional. Presiden Prabowo sebelumnya menyebut potensi rancangan kebijakan tersebut bisa mencapai US$100 miliar per tahun , jika seluruh eksportir patuh.
Mensesneg: DHE Akan Dikaji Ulang
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa penerapan DHE belum berjalan maksimal sesuai harapan.
“Masih ada beberapa hal yang membuat potensi perangkat belum optimal. Presiden sudah meminta agar kebijakan ini segera dikaji ulang,” ujarnya mengikuti rapat di kediaman presiden di Kertanegara, Jakarta Selatan.
Pemerintah termasuk tengah menyiapkan langkah-langkah evaluasi menyeluruh untuk memastikan kebijakan DHE benar-benar dapat memperkuat sektor keuangan nasional tanpa mengganggu iklim ekspor.
(Red.FR)
0 Comments